Money Laundry

Pengertian Money Laundry

Money laundering atau pencucian uang adalah proses di mana uang yang diperoleh dari aktivitas ilegal, seperti perdagangan narkoba, terorisme, penipuan pasar modal, atau kejahatan lainnya, diubah menjadi uang yang tampak legal dan sah. Tujuan utama dari money laundering adalah untuk menyembunyikan sumber dana ilegal dan membuatnya tampak berasal dari sumber yang sah.

Proses Money Laundry

Money laundering biasanya melibatkan tiga tahap utama:

• Placement (Penempatan): Tahap ini melibatkan memasukkan uang hasil kejahatan ke dalam sistem keuangan. Hal ini bisa dilakukan melalui setoran tunai ke bank, pembelian barang berharga, atau metode lainnya yang memudahkan uang masuk ke dalam sistem ekonomi formal.

• Layering (Pembauran): Tahap ini bertujuan untuk memutuskan jejak asal-usul dana dengan cara melakukan serangkaian transaksi keuangan yang kompleks. Transaksi ini dapat melibatkan transfer dana ke berbagai rekening di dalam dan luar negeri, pembelian aset, atau penggunaan perusahaan cangkang untuk menyamarkan sumber dana.

• Integration (Integrasi): Pada tahap ini, uang yang sudah dicuci dikembalikan ke dalam perekonomian sebagai dana yang tampak sah. Ini dapat dilakukan melalui investasi dalam bisnis legal, pembelian properti, atau penggunaan dana untuk keperluan pribadi.

Undang-Undang Money Laundry

Untuk melawan pencucian uang, banyak negara telah mengadopsi undang-undang dan regulasi ketat yang dirancang untuk mendeteksi, mencegah, dan menghukum aktivitas money laundering. Berikut adalah beberapa undang-undang utama yang berlaku di berbagai negara:

A. Financial Action Task Force (FATF)

FATF adalah organisasi internasional yang didirikan untuk mengembangkan kebijakan dan mempromosikan implementasi langkah-langkah yang efektif untuk melawan pencucian uang dan pendanaan terorisme. FATF telah menetapkan rekomendasi yang harus diikuti oleh negara-negara anggotanya untuk memperkuat sistem anti pencucian uang mereka.

B. Bank Secrecy Act (BSA) - Amerika Serikat

Diterbitkan pada tahun 1970, BSA adalah salah satu undang-undang pertama yang dirancang untuk memerangi pencucian uang di Amerika Serikat. Undang-undang ini mewajibkan lembaga keuangan untuk melaporkan transaksi tunai yang mencurigakan dan menyimpan catatan transaksi tertentu. BSA juga menciptakan sistem pelaporan yang membantu pemerintah mendeteksi dan melacak uang ilegal.

C. Anti-Money Laundering Act (AMLA) - Amerika Serikat

AMLA adalah bagian dari Undang-Undang Patriot USA tahun 2001 yang diterapkan setelah serangan teroris 11 September. Undang-undang ini memperketat pengawasan terhadap aktivitas keuangan dan memberikan wewenang yang lebih besar kepada pemerintah untuk mengidentifikasi dan menghukum pencucian uang. AMLA juga mewajibkan lembaga keuangan untuk menerapkan program kepatuhan yang komprehensif.

D. The Proceeds of Crime Act (POCA) - Inggris

POCA, yang diberlakukan pada tahun 2002, adalah undang-undang anti pencucian uang utama di Inggris. Undang-undang ini memberikan otoritas kekuasaan untuk menyita dan memulihkan aset yang diperoleh dari aktivitas ilegal. POCA juga mewajibkan lembaga keuangan untuk melaporkan transaksi yang mencurigakan dan memastikan bahwa mereka memiliki program kepatuhan yang memadai.

E. Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing Act (AML/CTF) - Australia

Diperkenalkan pada tahun 2006, undang-undang ini mengatur lembaga keuangan dan bisnis lain yang rentan terhadap pencucian uang dan pendanaan terorisme di Australia. AML/CTF mewajibkan pelaporan transaksi yang mencurigakan, penyimpanan catatan, dan penerapan program kepatuhan yang ketat.

F. Undang-Undang Pencucian Uang di Indonesia

Di Indonesia, upaya memerangi pencucian uang diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Undang-undang ini menetapkan berbagai langkah pencegahan, termasuk kewajiban pelaporan bagi lembaga keuangan, pengawasan transaksi keuangan, dan pembentukan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebagai lembaga independen yang bertugas mengawasi dan menganalisis transaksi keuangan yang mencurigakan.